IPKD
2022
Dimensi - 3
Tranpasransi
mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah, dimana SKPD harus menyediakan dan mempublikasikan dokumen-dokumen penting seperti kebijakan umum anggaran, ringkasan prioritas dan plafon anggaran, realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta peraturan kepala daerah terkait perubahan dan penjabaran APBD, sesuai ketentuan Permendagri
1. Informasi Ringkasan Dokumen RKPD
2. Informasi Kebijakan Umum Anggaran
3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
4. Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5. Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD
6. Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
7. Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD
8. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9. Informasi Ringkasan DPA SKPD
11. Informasi Realisasi Pendapatan Daerah
12. Informasi Realisasi Belanja Daerah
15. Informasi Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
16. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17. Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD
18. Informasi Rencana Umum Pengadaan
19. Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
20. Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
21. Informasi Laporan Arus Kas
22. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
23. Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD
24. Informasi Neraca
25. Informasi CaLK Pemerintah Daerah
26. Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
27. Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
28. Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
| Table Header | Table Header | Table Header | Table Header |
|---|
